--> -- -->

Iklan

Kolaborasi Bappeda Kota Dumai Bersama BPKP, Tingkatkan Pemahaman Manajemen Risiko untuk Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan.

Rabu, 08 Oktober 2025, Oktober 08, 2025 WIB Last Updated 2025-10-08T11:10:32Z

 

Foto : Pemerintah Kota (Pemko) Dumai Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai Menyelenggarakan Sosialisasi Intensif Mengenai Pengelolaan Risiko, Pada Selasa (7/10/2025).


Dumai, SelayangNews.com - Guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai menyelenggarakan sosialisasi intensif mengenai Pengelolaan Risiko, pada Selasa (7/10/2025).


Acara ini bertempat di Ruang Rapat Lantai II Bappeda Kota Dumai dan dihadiri oleh jajaran pegawai Bappeda serta perwakilan Perangkat Daerah (PD) terkait di lingkungan Pemko Dumai.


Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kota Dumai, Drs. H. Budhi Hasnul, M.Si ini bertujuan untuk membekali aparatur pemerintah dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan merespons risiko yang mungkin menghambat pencapaian target pembangunan.


Dalam sambutan pembukaannya, H. Budhi Hasnul menekankan pentingnya manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan.


"Setiap kegiatan dan program pembangunan memiliki risiko yang harus diantisipasi. Dengan pemahaman yang kuat tentang manajemen risiko, kita dapat mengidentifikasi risiko, memprioritaskan bagaimana risiko harus dikelola dan menerapkan langkah penanganan risiko, agar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai tanpa menemui hambatan" ujarnya.


Dalam kegiatan yang dilakukan secara intensif tersebut, Desi Fatimah, Ak., Auditor Ahli Madya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, hadir sebagai narasumber utama.


Ia memberikan paparan mendalam mengenai berbagai aspek krusial dalam manajemen risiko, mencakup serangkaian tahapan dan strategi yang harus diterapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan merespons risiko secara sistematis.


Beberapa poin penting yang disampaikan dalam paparan Desi Fatimah diawali dengan identifikasi tantangan umum yang dihadapi Pemda, seperti kompleksitas pengelolaan keuangan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta berbagai faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan nasional atau kondisi ekonomi global yang dapat memengaruhi kinerja dan capaian pembangunan.



Selanjutnya, penetapan konteks. Menurut Desi, menentukan konteks internal dan eksternal merupakan langkah fundamental dalam memahami lingkungan operasional Pemda. Dengan memahami konteks tersebut, setiap kebijakan dan keputusan dapat disesuaikan secara tepat dengan realitas di lapangan.


Berbagai metode seperti diskusi terfokus, wawancara, dan analisis dokumen digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Langkah ini memastikan tidak ada risiko signifikan yang terlewat dalam proses perencanaan.


"Setelah teridentifikasi, setiap risiko dinilai berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan. Hasil analisis ini menjadi dasar bagi Pemda dalam menentukan prioritas penanganan, sehingga alokasi sumber daya, baik anggaran maupun SDM dapat dilakukan secara efisien dan efektif," tuturnya.


Desi juga menjelaskan empat strategi utama dalam merespons risiko, yaitu menghindari, mengurangi, memindahkan, dan menerima risiko. Pemilihan strategi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing risiko serta kapasitas organisasi dalam mengelolanya.


Kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif, dengan peserta aktif mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai penerapan manajemen risiko dalam konteks tugas masing-masing PD.


Antusiasme peserta mencerminkan komitmen kuat jajaran Pemko Dumai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis risiko.


Melalui kegiatan ini, Bappeda Kota Dumai menegaskan komitmennya untuk membangun budaya sadar risiko di lingkungan pemerintahan daerah.


Dengan pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau, diharapkan penerapan manajemen risiko dapat menjadi fondasi kuat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.


Sumber : Diskominfotiksan Dumai
Editor : Redaksi

Komentar

Tampilkan

Terkini

Olahraga

+