 |
| Foto : Wali Kota Dumai, H. Paisal, Menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Dan Pengendalian Inflasi Di Provinsi Riau Yang digelar Di Ruang Melati Lantai III Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025). |
Pekanbaru, SelayangNews.com - Wali Kota Dumai, H. Paisal, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Pengendalian Inflasi di Provinsi Riau yang digelar di Ruang Melati Lantai III Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto dan dihadiri oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, serta para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Riau dan sejumlah pejabat terkait.
Rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian realisasi APBD TA 2025 hingga triwulan III, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan anggaran, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga stabilitas inflasi di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.
Dalam paparannya, Wamendagri Bima Arya menyampaikan hasil laporan 38 Pemprov untuk LRA per 15 Oktober 2025 (Data Diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah, TA 2025, untuk Provinsi Riau persentase realisasi belanja APBD telah mencapai 52,98 persen dengan persentase realisasi pendapatan 64,21 persen.
Khusus Kota Dumai sendiri, persentase realisasi belanja APBD mencapai 55,42 persen dengan persentase realisasi pendapatan berjumlah 62,20 persen.
Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa baik Provinsi Riau maupun kabupaten/kota se-Riau khususnya Kota Dumai berada dalam jalur yang tepat dalam pengelolaan APBD TA 2025.
"Persentase realisasi yang telah mencapai di atas 50% pada pertengahan Oktober adalah hal yang wajar. Fokus utama saat ini adalah percepatan penyerapan anggaran belanja yang tersisa untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang telah direncanakan hingga akhir tahun," ucapnya.
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat realisasi anggaran demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita harus memastikan APBD tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tapi menjadi instrumen transformasi ekonomi dan sosial di daerah. Realisasi belanja yang cepat dan tepat sasaran akan mendorong multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian lokal,” tegas Bima Arya.
Wamendagri juga mengakui adanya tantangan dalam realisasi belanja APBD Provinsi Riau, di antaranya sejumlah Perangkat Daerah (PD) masih dalam proses penyelesaian kegiatan, terutama yang bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) bersifat earmark, seperti DAU Spesifik Grant, DBH Dana Reboisasi, dan DBH Sawit.
Kemudian, pelaksanaan pekerjaan belanja modal masih dalam tahap penyelesaian dan belum memenuhi persyaratan pembayaran karena progres pekerjaan belum mencapai target kontrak, serta hampir seluruh PD saat ini sedang dalam proses administrasi pertanggungjawaban pencairan belanja, yang membutuhkan koordinasi intensif dengan tim verifikator dan inspektorat.
Lebih lanjut, Wamendagri menyampaikan sembilan langkah konkret yang harus dijalankan oleh seluruh kepala daerah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, di antaranya percepatan realisasi APBD, percepatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), percepatan realisasi proyek infrastruktur, dan pengendalian harga bahan pokok.
"Selain itu, perlu juga dilaksanakan pencegahan ekspor dan impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur berbasis komoditas unggulan daerah, serta mempermudah perizinan berusaha," tuturnya.
Terakhir, ia berharap kepada seluruh kepala daerah untuk memperkuat komitmen dalam mempercepat realisasi anggaran, menjaga stabilitas harga, serta mendorong investasi dan produktivitas ekonomi lokal demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Riau.
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Dumai H. Paisal menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk menjalankan seluruh arahan dengan penuh tanggung jawab.
“Inshaallah Pemerintah Kota Dumai menyatakan siap dan komitmen penuh melaksanakan arahan Bapak Wamendagri dan Gubernur Riau. Kami akan percepat realisasi APBD, optimalkan potensi ekonomi lokal, dan pastikan stabilitas harga dalam rangka pengendalian inflasi. Semua PD telah kami instruksikan untuk mempercepat administrasi dan pelaksanaan kegiatan, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat dan untuk mengendalikan inflasi,” pungkas H. Paisal.
Turut membersamai Wako dalam momen ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai Hendra Usman, Sekretaris BPKAD Kota Dumai Jeki Ermansyah, dan Kabid Perbendaharaan Sri Destuti, serta Kabid Anggaran.
Sumber : Diskominfotiksan Dumai
Editor : Redaksi
