SelayangNews.com - Ribuan warga yang tergabung dalam gerakan “Pati Bersatu” menyatakan akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025.
Salah satu tuntutan utama adalah pemakzulan Bupati Sudewo atas serangkaian kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, termasuk kenaikan PBB-P2 yang telah dibatalkan serta pemberhentian pegawai RSUD Soewondo.
Meski bupati telah meminta maaf dan membatalkan kenaikan PBB-P2, warga menilai langkah tersebut tidak cukup untuk meredam kekecewaan. Mereka menuntut perubahan yang lebih mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Pada Sabtu malam (9/8/2025), posko pengumpulan donasi di depan Pendopo Pati dipadati warga yang tidak hanya memberikan sumbangan, tetapi juga menyampaikan aspirasi dan curahan hati.
Salah satu isu yang mencuat adalah pemberhentian 220 mantan pegawai RSUD Soewondo, yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, tanpa diberikan pesangon.
“Pemberhentian ratusan pegawai lewat mekanisme tes ulang itu aneh dan berbau politik. Setelah puluhan tahun mengabdi, kami diberhentikan tanpa pesangon sama sekali,” ungkap Ruha, salah satu eks pegawai RSUD Soewondo.
Warga menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan, memperparah kekecewaan terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo.
Selain itu, warga juga mempersoalkan berbagai kebijakan lain yang dianggap tidak memihak rakyat, termasuk dugaan ketidaktransparan dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kami kecewa dengan bupati. Banyak kebijakan yang tidak jelas dan merugikan rakyat. Kami akan ikut demo pada 13 Agustus untuk menuntut pemakzulan,” kata Sono, warga Pati.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Sudewo atau pihak Pemkab Pati terkait rencana aksi demonstrasi dan tuntutan pemakzulan. Situasi di Pati terus dipantau menjelang aksi yang dijadwalkan pekan depan
Sumber: inews
Editor : Redaksi
